Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘UU Nomor 1 Tahun 1974’

Prolog

Ilmu hukum merupakan sebuah bidang keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan sosial—sejenis dengan ilmu politik, sosiologi, ekonomi, atau linguistik—yang menekankan pada pengamatan dan pengalaman inderawi (pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori). Ilmu hukum tidak bersifat apriori dan rasional.

Ilmu hukum berarti setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai semua tingkat kehidupan hukum, asal semua itu menjangkau keluar batas pemecahan terhadap suatu problem yang konkrit; jadi ilmu hukum meliputi semua macam generalisasi yang jujur dan dipikirkan masak-masak di bidang hukum (Satjipto Rahardjo, 1982).

Produk dari ilmu hukum ini adalah suatu peraturan yang mengikat setiap orang pada suatu negara sesuai dengan nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Keadilan cenderung “menyatu” dengan sistem hukum Anglo Saxon—berasal dari Inggris dan meluas ke negara-negara jajahan Inggris, seperti Amerika Serikat—yang peraturan hukumnya tidak dikodifikasi. Jadi, di suatu pengadilan hakim bisa menemukan hukum atau peraturan baru tanpa terikat dengan kodifikasi peraturan hukum. Disini, kepastian hukum terasa tidak ada. Lain halnya dengan nilai dasar kepastian. Kepastian cenderung “melekat” pada sistem hukum Eropa Kontinental—berasal dari Belanda dimana Indonesia juga menganut sistem hukum ini—yang peraturan hukumnya dikodifikasi ke dalam suatu kitab atau buku. Di pengadilan, hakim akan mendasarkan putusannya pada kodifikasi hukum tersebut—kodifikasi dianggap memiliki kekuatan hukum pasti dan kuat—dan sulit bagi hakim untuk menemukan hukum baru. Disini rasa keadilan terasa diabaikan. Kemudian, nilai dasar kemanfaatan sudah terakomodir pada kedua sistem hukum yang telah disebutkan diatas.

Sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental, produk kodifikasi salah satunya adalah undang-undang. Undang-undang ini berisi pasal-pasal dan setiap pasal bisa terdiri dari ayat-ayat yang mengandung peraturan mengenai hal ikhwal dari undang-undang tersebut. Disebut kodifikasi karena undang-undang ini dikumpulkan dan ditempatkan dalam suatu Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Sekretaris Negara—diundangkan—sehingga masyarakat mengetahui peraturan itu. Undang-undang yang telah diundangkan mempunyai kekuatan mengikat dan masyarakat dianggap tahu meskipun sebenarnya mereka tidak tahu jika melanggar lalu kemudian dihukum—sifat fiksi hukum.

Salah satu undang-undang yang sudah disahkan, diundangkan, lalu dinyatakan berlaku adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala macam hal ikhwal tentang urusan perkawinan. Mulai dari syarat-syarat hingga kedudukan anak.

Namun, pengaruh Islam di dalam ketentuan pasalnya begitu nyata. Ada peraturan di dalam kitab Al Qur’an—sumber hukum Islam yang paling tinggi—yang tertera di dalam pasal undang-undang tersebut. Memang hal ini tidak terlepas dari fakta sejarah jika kita mau merunut ke belakang.

Islam memang sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 masehi (P.A. Hoesein Djajadiningrat, 1961:119). Islam saat itu mulai mempengaruhi sistem hukum yang sudah lama berlaku di Indonesia—hukum adat—dengan cara Islamisasi melalui perdagangan dan perkawinan. Kemudian, hukum Barat—sistem Eropa Kontinental yang dibawa oleh Belanda dengan cara menjajah—mulai “berkunjung” ke Indonesia setelah Islam masuk. Mula-mula hukum Barat hanya diberlakukan terhadap orang-orang Belanda dan Eropa saja. Tetapi kemudian, dengan berbagai peraturan dan upaya, dinyatakan berlaku bagi orang Asia dan dianggap berlaku juga bagi orang Indonesia yang menundukkan dirinya pada hukum Barat dengan sukarela atau melakukan suatu perbuatan hukum tertentu di lapangan keuangan, perdagangan, dan ekonomi pada umumnya.

(lebih…)