Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya. Padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan menyangkut hak asasi, ideologi, negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya (Evi Hartanti, 2006: 1). Maka tidak heran jika tindak pidana korupsi ini masuk ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Korupsi merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyaknya putusan bebas terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya, bahkan jika dibandingkan dengan tindak pidana lain yang lebih ringan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih, karena memang yang melakukan sebagian besar adalah orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan.

Sulitnya proses pengungkapan dan investigasi terhadap tindak pidana korupsi, menghadirkan paradigma baru dalam hukum pidana khususnya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (terdakwa). Penggunaan saksi mahkota untuk membantu dalam “mengorek” suatu kasus tindak pidana korupsi semakin banyak digunakan dewasa ini. Saksi mahkota dipercaya mampu membuka kejahatan korupsi sehingga menjadi lebih jelas dan semakin memperbesar peluang untuk menuntaskan kasus tindak pidana korupsi secara sempurna. Sehingga, penuntut umum dengan alasan sulitnya pembuktian dalam tindak pidana korupsi, menggunakan sistem saksi mahkota ini. Namun, terdapat beberapa catatan terhadap penggunaan saksi mahkota. Hal ini terutama berkaitan dengan hak asasi terdakwa kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dala bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa (Adami Chazawi, 2005: 1). Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Prancis menjadi corruption, dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah corruptie (korruptie). Corruptie yang juga disalin menjadi corruptien dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan (Wijowasito dala Adami Chazawi, 2005: 1). Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, 2005: 2).

Pada peraturan perundang-undangan, istilah korupsi atau tindak pidana korupsi tidak didefinisikan secara jelas dan eksplisit. Namun, undang-undang hanya mengkualifikasikannya bukan mendefinisikannya. Seperti terlihat pada isi pasal-pasal di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terlebih, di dalam ketentuan umum UU No. 31 Tahun 1999 tersebut, jelas-jelas tidak terdapat pendefinisian mengenai korupsi/tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan dalam UU Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) terdapat pada Pasal 2 – Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, dan Pasal 23. Sebenarnya terdapat tiga unsur penting suatu perbuatan itu masuk ke dalam kualifikasi delik (tindak pidana) korupsi, yaitu (1) perbuatan tersebut melawan hukum, (2) perbuatan tersebut memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan (3) perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Keberadaan saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi, sebenarnya berkaitan dengan sistem pembuktian (KUHAP). Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroon getuide/crown witness), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan (Lilik Mulyadi, 2007: 85-86).

Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Syed Hussein Alatas (1983: 12-13) mengkualifikasikan korupsi ke dalam kejahatan penyertaan karena senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal itu memang tidak perlu diragukan lagi, karena selama tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan kompleks yang sulit untuk dilakukan secara individual.

Para jaksa penuntut umum yang menangani perkara korupsi mengalami kesulitan terutama dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, penuntut umum ini menjadikan salah satu terdakwa korupsi sebagai saksi mahkota untuk membantu mengupas kompleksnya penyelesaian penanganan kasus korupsi. Jadi, salah satu terdakwa dari kasus tindak pidana korupsi tersebut diminta untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukannya maupun memberikan keterangan perihal keterlibatan orang lain selain dirinya dalam perkara korupsi itu. Penggunaan saksi mahkota seperti ini sangat efektif untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Proses pembuktian pun menjadi lebih mudah, karena orang yang dijadikan saksi mahkota itu adalah orang yang melihat dan melakukan sendiri perbuatan korupsi.

Saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi saat ini lebih familiar disebut sebagai whistle blower. Keberadaan saksi mahkota/whistle blower tidak serta merta memberikan jaminan hak asasi. Peristiwa sebaliknya justru terjadi. Perubahan status terdakwa tindak korupsi menjadi saksi mahkota, malah menghilangkan hak-hak terdakwa itu sendiri.

Pengebirian Hak Asasi Manusia Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Statusnya Sebagai Saksi Mahkota

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Dalam ranah pidana, khususnya penanganan tindak pidana korupsi yang menggunakan dasar KUHAP maupun UU Korupsi, juga telah memberikan hak asasi kepada para pelaku tindak pidana terutama terdakwa sebagai sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai instrumen hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip fair trial (prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak).

Pengebirian hak asasi manusia yang dimaksud ketika terdakwa tindak pidana korupsi itu berstatus (ditunjuk) sebagai saksi mahkota, adalah sebagai berikut;

Pertama, saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan keslahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum. Maka, ketika perubahan status dari terdakwa menjadi saksi mahkota, hak-hak sebelumnya saat masih menjadi terdakwa menjadi hilang.

Kedua, dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP.

Ketiga, seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas non self incrimination. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagai berikut : “In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantes, in full equality : (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.” Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun. Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya.

Oleh karena itu, ketika terdakwa kasus tindak pidana korupsi ditunjuk dan berubah statusnya sebagai saksi mahkota, maka besar kemungkinan hak asasinya akan terlanggar. Maka, perlindungan terhadap saksi dan korban mutlak diperlukan. Meskipun sudah ada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang berdasar hukum pada UU LPSK, namun implementasinya sangat minimal.

Daftar Pustaka

Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Syed Hussein Alatas. 1983. Sosiologi Korupsi. Jakarta: LP3ES.

Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia.

Lilik Mulyadi. 2007 Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 M. Sofyan Lubis. 6 Juli 2008. Saksi Mahkota, http://sofyanlubis.blogspot.com/, diakses 5 November 2011

Setiyono. 31 Juli 2008. Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana, http://mmsconsulting.wordpress.com/2008/07/31/eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/, diakses 6 November 2011.

Filed under: Hukum, Tulisanku Tagged: Crown Witness, Hak Asasi, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia Saksi Mahkota, Hak Asasi Saksi Mahkota, HAM, Hukum Pidana, Korupsi, Penyertaan, Saksi, Saksi Mahkota, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Penyertaan, Whistle Blower, Whistleblower ]]> http://0sprey.wordpress.com/2012/02/23/pengebirian-hak-asasi-manusia-terhadap-terdakwa-tindak-pidana-korupsi-dalam-statusnya-sebagai-saksi-mahkota/feed/ 1 0sprey http://mastein.wordpress.com http://0sprey.wordpress.com/2011/12/24/dahlan-iskan-berulah-lagi/ http://0sprey.wordpress.com/2011/12/24/dahlan-iskan-berulah-lagi/#comments Sat, 24 Dec 2011 12:54:35 +0000 Sindhu http://0sprey.wordpress.com/?p=560 ]]> Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan punya tabiat berbeda dengan para pejabat tinggi lainnya. Bisa dibilang nyeleneh, tapi bisa juga dianggap serba simpel dan tidak bikin repot.

Kemarin pagi (23/12) dia harus mengikuti rapat kabinet di Istana Bogor. Dahlan memilih menumpang kereta api listrik Commuter Line rute Jakarta-Bogor, bukannya naik mobil dinas dikawal voorrijder. Ia naik kereta dari Stasiun Manggarai. Sesampai di Stasiun Bogor, mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara tersebut sarapan soto kuning khas Bogor.

Tentu saja Dahlan jadi pusat perhatian masyarakat karena mereka tak pernah menyaksikan pejabat mau berdesakan di kereta dan makan di pinggir jalan. “Pak Dahlan menteri yang luar biasa. Kalau semua pejabat mau turun seperti dia, susahnya rakyat bisa mereka rasakan juga,” kata Yuli, 30 tahun, warga Bogor yang melihat “kelakuan” Menteri Dahlan.

Setelah menyantap soto, bos Grup Jawa Pos itu terlihat panik ketika melihat jarum jam hampir menunjukkan pukul 09.00 WIB. Maklum, rapat kabinet dijadwalkan dibuka tepat pukul 09.00. Tanpa pikir panjang yang penting tujuan tercapai, Dahlan melompat naik ojek ke Istana Bogor yang berjarak sekitar 2 kilometer dari stasiun.

Yana Dumkudus, si penjual soto kuning serta tukang ojek, Iskandar, menyatakan senang bisa melayani Pak Menteri. Keduanya mengaku tak pernah bermimpi berhubungan dengan pejabat penting. Mengenai pelayanan PT Kereta Api Indonesia, Dahlan mengakui sudah ada peningkatan meski belum terlalu baik. “Harus lebih baik, walau sudah meningkat,” ucapnya sambil tersenyum.

Ketika Dahlan tiba di Istana Bogor, petugas jaga sempat memasang wajah garang ketika melihat ojek mendekat. Dahlan santai saja turun dari motor, lalu membayar dan melenggang masuk ke Istana. Biasa saja. Sebagai tanda terima kasih, ia bayar tukang ojek itu Rp 150 ribu, hampir 10 kali lipat dari tarif normal.

Sumber: Koran Tempo, edisi Sabtu, 24 Desember 2011, halaman A6.

Sementara di Amerika dan lebih dari 75 negara lain, seperti Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong, Hari Ibu atau Mother’s Day (dalam bahasa Inggris) dirayakan pada hari Minggu di pekan kedua bulan Mei. Di beberapa negara Eropa dan Timur Tengah, Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (dalam bahasa Inggris) diperingati setiap tanggal 8 Maret.

Terlepas dari embel-embel perayaan Hari Ibu pada hari ini, sudah sewajarnya secara default kita harus selalu menghargai dan menghormati seorang Ibu. Beliaulah yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan tumpah darah dan cucuran keringatnya. Tak ada yang bisa membalas seluruh pengorbanan Ibu terhadap kita.

Secara tidak langsung kita hanya mampu untuk terus menjaga dan melayani beliau selama hidupnya, meski itu semua tidak cukup untuk mengganti apa yang dilakukan oleh Ibu selama di dunia ini. Jangan pernah membuat beliau kecewa dan sedih, karena kekecewaan dan kesedihan itu suatu ketika dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan fisik maupun mentalnya. Jangan pernah membangkang atau melawan perintahnya, karena sikap berani terhadap seorang Ibu akan melahirkan suatu balasan menyakitkan pada diri kita di dunia.

Beberapa waktu lalu, aku sempat membuat sedikit penggalan puisi untuk Ibu. Ini adalah hanya sedikit ungkapan perasaan sayang pada Ibu-ku. Puisi ini pun sudah disampaikan kepada beliau dan beliau hanya memuji bahwa puisiku bagus. Sebenarnya aku tidak perlu pujian, tapi ungkapan tulus beliau itu menyiratkan kalau memang beliau bahagia dan menyadari bahwa orang-orang di sekelilingnya menghargai dan memperhatikannya.

Berikut puisiku itu :

Pengorbanan Tak Terbatas

Rintik air kesedihan menuruni daging wajahmu

Terkulai di tengah hamparan makhluk Tuhan

Peluh bercucuran dalam setiap jengkal tubuhmu

Menggeliat, mengais secercah harapan

Itulah. . .

Ibu, pengorbananmu sungguh tak terbatas

Jasad koyak tak menjadi penghalang

Batin luka tak menjadi ilalang

Engkau tulus tanpa batas

<sindhu>

KYT, Solo, awal Desember 2011

“Ke depan, 80 persen software komersil akan diisi oleh kode open source,” kata Sarwo Wargono, Direktur Utama Ponsel IMO dalam acara Indonesia Open Source Award (IOSA) yang diselenggarakan di Hotel Sahid (8/12). “Sekarang saja sudah banyak pengembang besar yang segera menuju ke open source dan ini menjadi tren yang positif,” tambahnya.

Di Indonesia, perkembangan open source pun tak lepas dari dukungan Pemerintah. Salah satunya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS).

Lewat ajang IOSA 2011 ini, Kemenkominfo memberikan penghargaan kepada beberapa Kepala Daerah yang berhasil melakukan proses migrasi dan implementasi open source di instansi masing-masing.

Dari ajang IOSA 2011 ini terpilih Pemerintah Daerah Pekalongan sebagai Juara 1, Pemerintah Kabupaten Jembrana: Juara 2, dan Pemerintah Kota Surabaya sebagai Juara 3. Penghargaan ini diberikan melalui serangkaian penilaian dan pengamatan di berbagai instansi pemerintah mengenai sejauh mana tingkat pemanfaatan dan pengimplementasian open source software dalam aktivitas organisasinya.

Sumber: Tabloid Dwi Mingguan “PULSA” Edisi 223 Th.IX / 2011 / 14-27 Desember 2011.

Kebutuhan manusia selalu menutut untuk dipenuhi, meski tak akan pernah bisa terpuaskan. Kodrat dasar manusia yang tidak pernah puas menjadi sebabnya. Bahkan, alat pemuas kebutuhan pun sulit untuk mengimbangi masifnya keinginan dari makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna ini. Oleh karena itu, dengan berbagai daya dan upayanya manusia selalu mensiasati agar seluruh kebutuhannya terpenuhi atau minimal tercukupi. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak primer namun berpengaruh bagi perkembangan kehidupan adalah kebutuhan akan informasi.

Informasi saat ini malahan telah menjelma sebagai sebuah komoditas. Tentu saja, karena berubah menjadi suatu komoditas, maka setiap informasi pasti memiliki nilai baik itu sifatnya materiil maupun non materiil. Manusia tidak semata-mata membutuhkan informasi untuk tujuan materiil, namun lebih kepada alasan dasar yaitu pengembangan diri pribadi dan lingkungan sosialnya. Tanpa informasi, manusia tidak akan dapat memiliki suatu keahlian atau kemampuan untuk hidup dan mengembangkan dirinya. Terlebih, manusia itu merupakan makhluk sosial yang tentu saja membutuhkan suatu informasi tertentu bagi aktivitas interaksinya dengan orang lain.

Gerbang kebebasan informasi pun sekarang sudah terbuka lebar. Tak ada sekat-sekat atau hambatan lagi dalam memperoleh informasi. Semuanya bisa diambil secara bebas, namun harus tetap berpegang pada etika dan tata krama. Hal tersebut tidak lain karena telah diakomodirnya hak memperoleh informasi menjadi suatu rumusan dari hak asasi manusia, suatu hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Seperti yang tercantum secara eksplisit pada konstitusi negara kita.

Berawal dari amandemen kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000, telah memberikan hembusan angin menyegarkan bagi kebebasan informasi, komunikasi dan berekspresi. Hal ini tak terlepas dari peran Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F yang merupakan Pasal tambahan baru setelah amandemen kedua tersebut.

Internet adalah salah satu saluran yang tersedia untuk berkomunikasi, berekspresi dan mendapatkan informasi secara bebas sesuai amanat Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F konstitusi negara kita. Sudah bukan rahasia umum lagi jika internet telah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. Segala informasi dari belahan dunia manapun, secara cepat dan lengkap bisa diperoleh dari media paling berpengaruh masa kini, yaitu internet.

Akses Mudah di Kota Solo

Sebagai salah satu dari teknologi komunikasi, internet telah menjelma menjadi kekuatan baru dan alat pemuas kebutuhan manusia dalam memperoleh informasi. Internet adalah hasil kreasi manusia yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Pemenuhan kebutuhan pastinya akan selalu menimbulkan biaya (cost) sebagai penggantinya. Untuk menggunakan internet pun, seseorang perlu menyediakan ongkos. Namun, seiring perkembangan waktu dan semakin tingginya mobilitas manusia, internet gratis bukanlah hal yang aneh lagi.

Kekuasaan eksekutif dari negara sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan menjalankan amanat dari UUD 1945, terutama yang terkait mengenai kebebasan memperoleh informasi. Jika ditarik ke ranah daerah, sebagai akibat dari sistem desentralisasi, maka kewenangannya menjadi milik pemerintah daerah. Daerah dituntut untuk mandiri dan dapat menyejahterakan rakyatnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, tidak sedikit pemerintah daerah yang ternyata fokus terhadap kebutuhan manusia terhadap informasi, utamanya melalui media internet. Para birokrat di daerah ini sadar betul akan pentingnya akses terhadap informasi. Mereka yakin penyediaan akses internet secara gratis bisa meningkatkan taraf hidup rakyat baik secara materiil maupun non materiil. Salah satu pemerintah daerah yang cukup memperhatikan hal ini adalah pemerintah daerah kota Solo.

Surakarta atau yang lebih dikenal saat ini, Solo, merupakan kota yang terletak di Jawa Tengah. Sekitar satu setengah jam perjalanan menggunakan kereta dari Yogyakarta atau setengah jam lebih cepat jika memakai motor dari kota yang sama. Solo adalah sebuah eks-karesidenan yang terdiri dari beberapa daerah kabupaten atau kota yang sekarang membentuk suatu bounded zone yang disebut “Subosukawonosraten” (akronim dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen/Sukowati, dan Kabupaten Klaten).

Kota Solo saat ini dipimpin oleh Ir. Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, yang menjalankan masa periode kedua pemerintahan. Sudah banyak tempat-tempat umum (public space) yang menyediakan akses internet gratis. Ini tidak lain adalah komitmen Pemkot Solo untuk berusaha melayani masyarakat di bidang teknologi komunikasi. Akses tersebut bisa dengan mudah ditemui di Taman Balekambang, Kawasan Ngarsopuro, Plasa Sriwedari, Manahan, sepanjang city walk atau sekitar Jalan Slamet Riyadi, bahkan Pasar Panggungrejo pun tak luput dari fasilitas free hotspot.

Hadirnya titik-titik akses internet gratis di kota Solo tentu saja menjadikan setiap orang mendapat haknya dalam memperoleh informasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Kita bisa dengan bebas dan tanpa batasan waktu untuk memanfaatkan akses internet gratis berbasis wireless (hotspot) tersebut. Baik tua, muda, pelajar, atau pekerja berhak dan leluasa menggunakannya.

Sisi Lain

Penyediaan akses untuk memenuhi kebutuhan memperoleh informasi melalui internet gratis di beberapa tempat umum atau ruang publik, adalah salah satu dari sekian kebijakan pemerintah kota Solo dalam hal penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Maka, tidak heran jika Solo berhasil menyabet penghargaan Information and Communication Technology (ICT) Pura untuk kategori utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beberapa waktu lalu (Solopos, 8/12/2011).

Dibalik kebebasan akses informasi yang disediakan Pemkot Solo, ternyata terdapat sisi lain yang justru mengurangi semangat dari diberikannya fasilitas free hotspot tersebut. Internet yang harusnya mampu memberikan manfaat bagi pengembangan diri di berbagai bidang maupun lingkungan sosialnya, malah banyak terjadi penyalahgunaan oleh pengaksesnya sendiri.

Tidak jarang dari pengguna internet gratis yang disediakan Pemkot Solo di beberapa tempat umum, mengakses hal-hal yang tidak perlu dan cenderung melanggar norma hukum maupun sosial, seperti membuka situs-situs dewasa. Tidak cukup hanya membuka dan melihat saja, para pengakses pun tidak sungkan untuk berusaha mengunduh beberapa video porno dengan berbagai cara. Hal ini tentu saja dapat menghabiskan bandwidth dari fasilitas internet gratis itu. Sehingga orang lain yang ingin menggunakannya untuk kepentingan pendidikan seperti mengunduh ebook menjadi sulit, karena akses internet menjadi lambat.

Selain permasalahan dari sisi user, fasilitas internet gratis di beberapa tempat di kota Solo juga bermasalah pada sisi penyedia layanan, yaitu Pemerintah Kota (Pemkot) itu sendiri. Seringkali akses internet yang telah tersedia tersebut sangat lambat bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Padahal, seharusnya Pemkot cepat tanggap untuk masalah ini. Jika tidak bisa menyelesaikan atau lambat dalam memperbaiki, maka Pemkot Solo yang dikomandoi oleh Jokowi secara tidak langsung telah meminimalisir akses terhadap kebutuhan manusia yang juga menjadi salah satu hak asasi, yaitu memperoleh informasi. Jelas bahwa hal tersebut tidak bisa diterima karena UUD 1945 sebagai konstitusi kita telah melindungi setiap warga negara untuk memiliki hak dalam usaha untuk memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.

KopdarPiknikBengawan@TamanBalekambang

Meskipun sudah berangkat menggunakan motor yang sanggup melakukan manuver dan meliuk-liuk di jalanan melibas setiap kemacetan, tapi tetap saja saya datang terlambat. Siang itu sekitar pukul 10.30 siang, motor yang saya tunggangi akhirnya sampai juga di sebuah tempat asri dan teduh, sebuah taman serbaguna di tengah kota lahirnya klub sepakbola Persis. Ya, ketika itu saya berada di Taman Balekambang kota Surakarta atau lebih familiar dengan sebutan Solo.

Melakukan perjalanan dari Sragen menuju Solo sedikit membuat saya lelah. Tapi yang jelas, tubuh saya dipenuhi peluh yang lumayan banyak. Maklum saja, cuaca saat itu sangat cerah sampai-sampai matahari bisa dengan leluasa membakar kulit kita. Tak berawan dan begitu menyengat. Sangat menyiksa bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki.

Tidak seperti biasanya, saat itu suasana taman yang dulunya merupakan taman keluarga raja Mangkunegaran, yang sempat terbengkalai beberapa tahun, akhirnya kemudian Pemerintah Kota Solo memutuskan untuk memolesnya menjadi taman kota ini, sangat ramai. Bahkan, di pintu masuk sempat terjadi kemacetan beberapa kali meski tidak lama. Saya pun sempat terjebak kemacetan ketika mau masuk ke dalam Taman Balekambang. Kurang lebih 10 menit saya diam terjebak di jalan masuk tersebut. Banyak kendaraan roda empat yang diparkir di sepanjang jalan masuk taman. Mungkin itu salah satu sebab kemacetan ini.

Akhirnya setelah bersabar menunggu, jalan kembali lancar. Saya pun langsung menuju ke depan pintu gerbang Taman Balekambang. Ternyata harga karcis masuk untuk kendaraan roda dua yang saya naiki adalah Rp 2000,-. Petugas penjaga gerbang menyatakan untuk langsung membayar biaya parkir di tempat saat itu juga. Segera saya mengambil dompet hitam yang cukup usang dari dalam tas punggung dan membayarnya.

Keramaian ternyata tidak hanya terjadi di luar taman. Saat saya mencari tempat parkir di dalam pun cukup sulit. Bahkan, terdapat pula sebagian mobil yang diparkir di dalam Taman Balekambang, tepatnya di dekat gerbang masuk. Parkir untuk motor terletak di dekat gedung serbaguna. Terdapat mungkin hampir sekitar puluhan motor yang terparkir di sana. Ada juga yang parkir di atas rerumputan diluar lahan parkir yang seharusnya, karena memang saking padatnya. Beruntung, akhirnya saya bisa mendapat tempat parkir. Lokasinya cukup pojok tapi rindang.

Kopdar Blogger

Setelah menaruh jaket parasut di motor, saya melanjutkan ke tujuan yang sebenarnya. Hari Minggu itu atau pada tanggal 27 November 2011, memang ada agenda yang saya ikuti di Taman Balekambang. Adalah acara kopi darat (kopdar) atau kumpul-kumpul komunitas Bengawan. Komunitas ini merupakan sebuah perkumpulan para blogger se-Soloraya (Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen/Sukowati, dan Kabupaten Klaten ). Baik yang tua atau muda, bekerja maupun belum bekerja, menikah atau masih single, tergabung dalam satu komunitas dengan hobi yang sama, yaitu nge-blog. Nah, pada saat kopdar inilah mereka yang berkreasi, beraktivitas, maupun bekerja di dunia maya (melalui blog) bisa bertemu dan saling bertatap muka secara langsung.

Taman Balekambang

Sambil berjalan-jalan, saya mencari lokasi tempat berkumpulnya para blogger itu. Suasana di dalam Taman Balekambang sangat teduh karena terdapat banyak pepohonan dan tentu saja, ramai. Banyak rerumputan yang dijadikan lokasi untuk menggelar tikar dan bersantai di atasnya sambil bercengkerama ditemani makanan ringan. Nikmat dan bersahabat.

Ternyata selain disuguhkan oleh suasana yang santai dan banyak orang bersenang-senang, Taman Balekambang pun menghadirkan sisi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ini terlihat ketika saya menemukan mobil milik Dinas Arsip dan Kepustakaan Solo yang diam terparkir di dalam taman. Bentuk mobil pada bagian badan sebelah kiri dan kanan leluasa dapat dibuka lebar ke atas. Memudahkan bagi setiap orang yang ingin membaca buku yang tersusun rapi di rak-rak dalam mobil perpustakaan keliling itu, dengan tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Beberapa saat kemudian, telepon genggam saya berbunyi. Ada satu pesan singkat yang masuk. Ternyata teman saya, Andika yang mengatakan bahwa dia berada di kolam bebek. Karena kita memang sebelumnya janjian untuk mengikuti kopdar komunitas Bengawan itu, maka saya segera meluncur ke tempat dia berada. Saat berjalan menuju kolam bebek, malah saya berpapasan dengan teman saya itu. Setelah berbincang sedikit, saya langsung mengontak Aneg untuk mengetahui lokasi berkumpulnya para blogger ini. Maka, setelah mendapat balasan, saya dan Andika menuju lokasi tersebut.

Makanan Melimpah di Kopdar Bengawan@TamanBalekambang

Ketika saya dan Andika tiba di tempat kumpul, ternyata masih sedikit yang datang. Terlihat hanya ada 10 orang, yaitu Andika, Subhan, Aneg, Iyem, Pipit, Nenden, Elen, Yos, Triunt, dan saya sendiri. Meskipun masih 10 orang yang ikut berpartisipasi, tapi suasana tetap bersahabat dan menyenangkan. Terlebih ada banyak makanan di tengah-tengah tikar yang digelar. Memang, pada kopdar kali ini berkonsepkan kopdar piknik. Jadi, tidak heran jika masing-masing yang ikut membawa snack dan minuman sendiri untuk dinikmati bersama, tak terkecuali saya.

Saya cukup mengenali beberapa orang yang ikut di kopdar itu. Tapi, terdapat beberapa orang yang belum saya kenal. Maka tanpa tedeng aling-aling, langsung saja saya memberanikan diri berkenalan dengan orang di sebelah kiri tempat duduk saya terlebih dahulu. Ternyata namanya Subhan. Kemudian saya kenalan sama dua orang yang duduk agak jauh di seberang saya. Yang pertama bernama Yos Beda (Yos), lalu di sebelahnya Tri Untoro (Triunt). Setelah itu, kami berusaha saling mengobrol dan bercanda satu sama lain meskipun saya sendiri dan juga yang lain agak canggung untuk melakukannya. Saya pun memulai pembicaraan dengan Subhan. Saling tanya tentang daerah asal, pekerjaan, tempat kos dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, suasana pun semakin cair. Sesekali ada banyolan yang dilontarkan dan membuat kami tertawa bersama.

Tidak berapa lama, sekitar pukul 11.30, muncul lagi dua orang yang ikut kopdar ini. Mereka adalah Mahmud dan Hendri. Hadirnya mereka berdua semakin membuat suasana kopdar menjadi lebih hidup. Antara Hendri, Mahmud, Yos, dan Triunt seringkali terjadi sentilan-sentilan atau kalau dalam bahasa jawanya disebut kecrok-kecrok’an. Itu membuat kami yang mendengar dan memperhatikan menjadi sulit menahan tawa.

Makanan-makanan ringan yang dibawa pun semakin habis disikat. Tapi anehnya, air untuk melancarkan kerongkongan akibat ngemil snack jumlahnya lebih sedikit dan hampir habis. Tak beberapa lama kemudian, hadirlah Aris yang membawa minuman ringan berkarbonasi. Mungkin karena leher sudah seret karena makanan ringan itu atau memang karena pengen, kami semua langsung membukanya dan meminumnya. Melegakan.

Serunya Kopdar Para Blogger

Perbincangan pun terus dilanjutkan tanpa henti. Dari mulai bicara tentang media sosial seperti Facebook atau Twitter sampai even-even terdekat di Solo, yang salah satunya kami membicarakan mengenai Solo Cyber Day. Selain itu, sesekali juga Hendri sedikit berbicara tentang RBI (Rumah Blogger Indonesia) yang merupakan markas dari komunitas Bengawan ini.

Selang beberapa menit kemudian, datanglah Ansyor. Dia ini baru ikut kopdar pertama kalinya, sama seperti Aris. Meski baru ikut kopdar pertama kali, namun bagi Aris dan Ansyor hal itu tidak membuat mereka canggung untuk berinteraksi satu sama lain. Keduanya memulai pembicaraan dengan beberapa pertanyaan secara personal ke salah satu dari yang hadir di situ.

Semakin banyaknya yang hadir mengikuti kopdar ini, menjadikan suasana kopdar semakin gayeng. Selalu saja ada tertawaan di setiap pembicaraan. Tak berselang lama, ada lagi seseorang yang hadir. Dia adalah Mursid. Sambil menaruh makanan ringan yang dibawanya, dia langsung ikut nimbrung. Maka, semakin ramailah kopdar piknik komunitas Bengawan ini.

Hari semakin siang dan beberapa diantara kami pun melakukan ibadah shalat Dzuhur. Secara bergantian, kami beribadah di mushola yang berjarak sekitar 150 meter dari tempat kami “berkopdar”, yang juga masih terletak di dalam Taman Balekambang. Dimulai dari Subhan dan Andika, kemudian disusul oleh saya, Hendri, Ansyor, Pipit, dan Aneg. Kemudian kloter terakhir ada Triunt. Setelah melaksanakan kewajiban agama, kami melanjutkan acara kopdar. Kami ngobrol-ngobrol dan tertawa lagi.

Riuhnya Suasana Kopdar

Tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 14.00. Maka, kami pun mulai merencakan acara makan siang setelah kopdar ini. Semuanya sempat terdiam karena masing-masing memikirkan lokasi makan yang pas, tentunya untuk kantong dan perut. Namun, mendadak handphone Aneg menerima pesan masuk, ternyata dari Andre. Dia menanyakan lokasi kopdar. Setelah diberi tahu, Andre muncul di tengah-tengah kami. Tiba-tiba ada usul untuk makan siang di Warung Makan Es Kobar dekat Lapangan Kota Barat. Semua yang hadir ternyata langsung menyetujuinya.

Makan Siang @EsKobar

Setelah kopdar piknik di Taman Balekambang, kami langsung menuju Warung Makan Es Kobar untuk makan siang. Namun sangat disayangkan, Elen, Subhan, Mahmud serta Andika tidak bisa ikut karena ada urusan lain sehingga mereka sudah pulang duluan. Seperti halnya di Taman Balekambang, tempat makan ini pun juga penuh ramai. Bahkan seluruh tempat duduk di bagian luar sudah terisi semua. Maka, kami hanya mendapat tempat makan agak masuk ke dalam.

Udara di dalam ruangan tersebut lumayan panas. Sebuah jendela besar berbentuk persegi panjang yang terbuka lebar pun tak cukup membuat angin masuk dan menyejukkan suasana. Ditambah lagi tidak ada kipas angin di ruangan itu. Ternyata kami tidak sendiri di ruangan berukuran sekitar 4 meter x 4 meter tersebut. Ada sekelompok orang yang juga duduk lesehan seperti kami. Bedanya, mereka adalah sebuah keluarga, makanan dan minuman yang dipesan sudah datang dan disantap, serta mereka mendapat sebuah meja untuk menikmatinya.

Sementara kami, selain harus duduk lesehan juga tidak ada meja untuk setidaknya membantu dalam menyantap makanan atau minuman yang dipesan agar lebih nyaman. Mungkin ruangan tersebut tidak cukup besar untuk hadirnya sebuah meja lagi bagi kami. Tapi sudahlah, kami pun tidak terlalu merisaukannya. Yang terpenting, kami bisa duduk bersama dalam satu ruangan untuk bercengkerama lagi dalam nikmatnya suasana makan siang.

Saat Makan@EsKobar

Aneg langsung berusaha untuk mendaftar satu persatu menu yang diminta. Saya pesan satu Mie Ayam, begitu juga dia dan Iyem. Untuk MieSo alias Mie Ayam Baso, ternyata pemesannya lebih banyak. Ansyor, Aris, Pipit, Andre, Hendri, Yos dan Triunt yang memesan menu itu. Sementara itu, Mursid memesan Tahu Kupat dan Nenden tidak memesan makanan apapun. Untuk menu minuman, hampir sebagian dari kami memesan Es Buah dan Es Teler. Udara panas saat itu memang membuat kerongkongan kami selalu kering dan rasanya ingin diguyur oleh dinginnya es. Bahkan Aris memesan dua jenis minuman yang berbeda dalam satu waktu, yaitu Es Teh dan Es Teler.

Sambil menunggu menu yang dipesan datang, kami pun saling berbincang kembali. Sesekali ada suara tawa yang meletus di tengah-tengah obrolan. Sempat juga salah satu dari kami mengingatkan agar tertawa tidak begitu kencang, karena bisa mengganggu keluarga yang sedang menikmati hidangan di sebelah kami tadi. Setidaknya kami bisa menghidupkan dan mencairkan suasana di ruangan yang panas itu.

Akhirnya hidangan yang dipesan pun datang. Hadirnya makanan dan minuman yang dipesan itu tidak secara serentak namun susul-menyusul. Paling pertama adalah menu yang dipesan Mursid, yaitu Tahu Kupat. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja dia memakannya. Kemudian giliran menu minuman yang tiba. Disusul di belakangnya oleh Mie Ayam Baso, lalu berikutnya adalah Mie Ayam. Kami begitu menikmati makanan dan minuman tersebut, sampai-sampai suasana hening dan hanya terdengar suara mulut yang sedang menyeruput mie, mengunyah makanan atau menyedot minuman.

Acara makan siang tersebut adalah rangkaian akhir dari kopdar komunitas blogger Bengawan. Setelah dari tempat makan itu, saya pun langsung pulang. Namun ada beberapa dari kami yang berkunjung dan sekedar main ke RBI. Jarak RBI dari Warung Makan Es Kobar adalah sekitar 3 kilometer. Acara kopdar bergaya piknik kali ini sungguh mengesankan dan layak untuk diadakan kembali, mungkin di tempat wisata dan warung makan lainnya. Sekian.

Foto oleh: Andika, Ansyor, Elen, Aneg.

Ternyata, kemerdekaan tidak hanya menjadi keinginan suatu negara yang dijajah. Dalam dunia teknologi informasi, khususnya pada perangkat lunak hal tersebut menjadi mungkin dilakukan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan revolusi besar pada software atau perangkat lunak. Dunia software pun tidak mau dijajah atau disetir untuk kepentingan tertentu, yang tentu saja berpotensi mengurung kreativitas dan perkembangan dari software itu sendiri. Maka kemudian, muncullah apa yang disebut sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka atau Free/Open Source Software (FOSS).

FOSS adalah istilah yang digunakan untuk software yang membuka/membebaskan kode sumbernya untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut, sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut. Hal menarik sebagai salah satu keunggulannya adalah bahwa software jenis ini dapat diperoleh dan digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi. Biasanya orang mendapatkan FOSS dari internet. Salah satu produk software jenis ini yang sangat familiar adalah Linux.

Perangkat lunak bebas dan terbuka atau FOSS menurut Open Source Initiative tidak hanya diartikan akses bebas terhadap kode sumber (source code) perangkat lunak. Syarat-syarat distribusi open source software harus memenuhi kriteria-kriteria seperti distribusi ulang gratis, kode sumber, kerja turunan, integritas penulis kode sumber, tak ada diskriminasi terhadap pribadi atau golongan, tak ada diskriminasi terhadap bidang atau usaha tertentu, distribusi lisensi, lisensi tidak spesifik untuk satu produk, lisensi tidak membatasi software lain, dan lisensi harus netral terhadap teknologi.

Berdasarkan prinsip terbuka tanpa batasan terhadap lisensi tersebut, FOSS menjadi semakin berkembang pesat. FOSS menjadikan pengguna (user) adalah juga sebagai pemilik (owner) dalam arti luas, kecuali hak cipta, yang tetap menjadi milik penciptanya (Majalah Info Linux, 06/2010). Perspektif ini membuat seorang pengguna tidak hanya menggunakan, tapi juga boleh menjual, menyewakan, memodifikasi, tanpa harus membayar izin kepada pengembang pertama (pencipta).

Dampak Positif Penerapan FOSS

Meskipun penggunaan FOSS tidak sebanyak perangkat lunak berbayar (proprietary sofware), perlahan namun pasti FOSS telah mulai diterapkan secara menyeluruh untuk kalangan pemerintahan negara ini. Melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Republik Indonesia Nomor: SE/01/M.PAN/3/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS), seluruh komputer milik instansi pemerintah, lembaga pemerintah non departemen dan pemerintah daerah ditarget untuk beralih ke sistem operasi terbuka atau open source maksimal pada 31 Desember 2011. Langkah ini diyakini bisa menghemat pengeluaran negara sedikitnya Rp 4,32 triliun (Detikinet, 28/7/2010). Fakta tersebut merupakan sebuah dampak positif ketika FOSS diterapkan secara komprehensif.

Dampak di bidang ekonomi yang kedua ketika FOSS itu diterapkan adalah munculnya suatu model bisnis baru, yaitu terkait dengan development, service maupun training dan value added service. Perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak dengan basis free/open source, bisa mendapatkan keuntungan meski produk yang diciptakannya itu sebenarnya gratis. Perusahaan tersebut mendapat royalti bukan dari penjualan produk software-nya, namun diperoleh dari pemberian pelatihan maupun pengembangan lebih lanjut dan pelayanan teknis tambahan terhadap perangkat lunak bagi penggunanya.

Selain dampak positif di bidang ekonomi berkenaan dengan penerapan FOSS, ternyata dalam bidang hukum pun ikut terpengaruh. Perangkat lunak bebas dan terbuka dapat meminimalisir pembajakan di negara kita. Meskipun sudah ada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, namun pembajakan software masih terus menjamur. Perangkat lunak berbayar (proprietary software) yang mempunyai harga cukup tinggi, menjadikan orang mencari jalan pintas. Mereka terbiasa menggunakan perangkat lunak berbayar tapi dengan versi kopian alias dibajak. Hal ini didukung oleh tersedianya tempat persewaan perangkat lunak berbayar bajakan yang tidak sulit untuk dicari serta penjualan proprietary software versi kopian secara terang-terangan dengan harga miring di sejumlah toko.

Pembajakan di Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari 20 besar negara dengan tingkat pembajakan software tertinggi di dunia. Selain itu, tingkat pembajakan software ini sebanyak 90% diserap oleh segmen konsumen untuk Personal Computer (PC) di rumah sedangkan untuk segmen perusahaan hanya mencapai 10% (Syafiul Muzid, Mishbahul Munir; 2006). Oleh karena itu, jika semakin banyak orang yang menggunakan software bajakan, maka hal itu akan membunuh para pelaku usaha perangkat lunak maupun membuat investor bidang teknologi informasi khususnya software menjadi enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena tidak adanya kepastian hukum terkait perlindungan software yang diciptakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan diterapkannya FOSS secara masif dan bertahap, tingkat pembajakan di Indonesia akan berangsur turun karena free/open source software merupakan software legal. Perangkat lunak bebas dan terbuka dapat menjadi subtitusi bagi proprietary software karena pada dasarnya fungsionalitas dan pengoperasiannya tidak jauh berbeda.

Selanjutnya, dampak baik lain ketika FOSS diterapkan adalah pada bidang pendidikan. Basis FOSS yang bebas dan terbuka, menyebabkan siapapun bisa belajar untuk mengetahui bagaimana perangkat lunak itu bekerja dan memungkinkannya untuk dimodifikasi serta disempurnakan. Hal ini tentu saja menjadikan masyarakat sedikit demi sedikit akan melek terhadap teknologi informasi. Meskipun tidak seluruh masyarakat mampu untuk berkecimpung secara aktif bagi perkembangan FOSS dan memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, setidaknya sudah ada upaya untuk memasyarakatkan dan menggunakan FOSS untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terlihat ketika sudah mulai banyaknya para keluarga yang memilih memakai perangkat lunak bebas dan terbuka di rumah, terutama untuk mengerjakan pekerjaan komputasi ringan, seperti membuat dokumen, mendesain gambar, menonton film atau mendengarkan musik.

Begitulah dampak yang ditimbulkan ketika FOSS diterapkan. Kebanyakan memang sisi positif yang dihasilkan. Inilah realita yang ada. FOSS sebagai sebuah alternatif pengganti bagi proprietary software ternyata juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Namun, tantangan tetap selalu ada. Proses sosialisasi dan penerapan FOSS bagi masyarakat luas tidak serta merta mudah dilakukan. Generasi penerus bangsa seperti kita pun memiliki andil cukup besar bagi kesuksesan penerapan FOSS. Oleh karena itu, para mahasiswa khususnya yang memilih menggeluti jurusan terkait dengan teknologi informasi mempunyai kans besar untuk menyukseskannya. Inilah yang dilakukan oleh para mahasiswa program studi Ilmu Komputasi Institut Teknologi Telkom dengan salah satu caranya memasyarakatkan teknologi informasi untuk wadah pendidikan bagi khalayak melalui penyelenggaraan acara Computing Cup 2011.

Daftar Pustaka

http://www.opensource.org/docs/osd

http://www.detikinet.com/read/2010/07/28/141434/1408463/398/migrasi-open-source-negara-hemat-rp-43-triliun

Majalah Info Linux, Edisi 06/2010

Syafiul Muzid, Mishbahul Munir. 2006. ________________._____: _____; disampaikan oleh Didiek S. Wiyono pada acara Seminar Training Linux, 19 Juni 2010, Puskom UNS.

Oleh karena itu, perusahaan atau pengusaha yang memperkerjakan para pekerja/buruh selama ini bisa saja berpotensi untuk melakukan hal yang tidak adil atau perbuatan sewenang-wenang terhadap pekerja/buruh. Salah satu penyebabnya adalah output perusahaan yang dituntut untuk memenuhi standar, bahkan mendekati sempurna serta lulus quality control. Oleh karena itu, perusahaan atau pengusaha seolah tidak mau mengerti kebutuhan dan kemauan para pekerja/buruh. Mereka memforsir pekerja/buruh untuk memenuhi hasrat egois perusahaan atau pengusaha.

Akibat dari penyelewenangan perusahaan terhadap pekerja itu, maka kemudian berkembang menjadi permasalahan seperti rendahnya pengupahan, buruknya kondisi pelayanan kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya. Secara individual, pekerja tidak mampu untuk berjuang atas hak-haknya melawan hebatnya kombinasi antara pemodal dan manajemen dimana mereka mempunyai kekuasaan, uang dan pengaruh. Sehingga kemudian—jika terjadi ketidakadilan dan perbuatan sewenang-wenang—pekerja/buruh ini kemudian membentuk serikat pekerja. Serikat ini nantinya akan mengakomodir hak-hak dari para pekerja/buruh.

Lalu Husni, S.H., M.Hum menyebut istilah serikat pekerja sebagai organisasi pekerja. Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha atau perusahaan. Keberhasilan serikat pekerja sangat tergantung dari kesadaran para pekerja/buruh untuk mengorganisasikan dirinya. Semakin baik organisasi itu, maka akan semakin kuat. Jika berbuat sebaliknya maka akan semakin tidak berdaya dalam melakukan tugasnya.

Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Hal ini sesuai dengan pasal 104 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi : “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. ”

Serikat pekerja ini merupakan pihak yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan. Lalu Husni, S.H., M.Hum (2003: 18) memberikan perumusan mengenai hukum ketenagakerjaan berdasarkan pengertian ketenagakerjaan yang ada di dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.

Sebagai pihak dalam hukum ketenagakerjaan, sudah selayaknya serikat pekerja ada. Tanpa serikat pekerja, hak-hak pekerja/buruh kurang bisa terakomodir. Selama ini memang—entah atas dasar kekeluargaan yang dianut Indonesia—jika terjadi sengketa antar pekerja/buruh dengan manajemen perusahaan atau pengusaha itu sendiri, penyelesaiannya dilakukan secara intern. Tidak ada campur tangan dari pihak luar. Sehingga, untuk menguatkan dan mendukung proses pemecahan permasalahan, maka serikat pekerjalah yang digunakan.

Oleh karena itulah, serikat pekerja memiliki tempat pengakuan secara penuh. Hal ini terlihat dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pembentukan serikat pekerja pun tidak main-main. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai syarat pendirian suatu organisasi juga sebagai bentuk pertanggunjawaban dikemudian hari.

Namun, dapat pula di dalam suatu tempat kerja tersebut tidak dibentuk suatu serikat pekerja karena dianggap tidak penting dan cenderung dipolitisasi. Hal ini berbanding lurus bahwasanya serikat pekerja yang fungsinya menaungi para pekerja/buruh belum mampu untuk meningkatkan kinerja dalam dirinya sendiri sehingga beberapa perusahaan pun menganggap serikat pekerja itu tidak penting.

Dua Sisi Implikasi Bagi Kinerja

Sebenarnya, apakah dengan adanya serikat pekerja itu kemudian berimplikasi terhadap kinerja dari pekerja/buruh itu sendiri? Ada dua sisi yang bisa dipaparkan. Pertama, implikasinya memang bisa meningkatkan kinerja pekerja/buruh. Kedua, implikasi dari serikat pekerja justru tidak dapat meningkatan kinerja dari pekerja/buruh itu sendiri.

Untuk yang pertama, penjelasannya seperti ini; Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, maka hal ini dapat menjadi dasar peningkatan kinerja.

Hal tersebut disebabkan karena peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh akan berbanding lurus dengan kinerja—meskipun tidak semuanya seperti itu. Kinerja pun akan meningkat dengan sendirinya. Dengan adanya upah yang layak (tidak kurang tidak lebih) berimplikasi terhadap kinerja para pekerja/buruh itu. Mereka akan semakin bersemangat dalam bekerja dan tidak akan melakukan demo atau aksi mogok kerja sebagai akibat kecilnya gaji. Perjuangan serikat pekerja akan sangat berguna disini.

Demikian juga dengan pemenuhan hak dan kepentingan yang lain, seperti kebutuhan cuti bagi pekerja wanita setelah melahirkan. Jika kebutuhan cuti yang cukup ini terwujud, maka pekerja kaum hawa akan bisa meningkatan kinerjanya dikarenakan dia telah pulih dari proses restorasi fisik tubuh pasca melahirkan. Bayangkan bila waktu yang diberikan untuk memulihkan kondisi tubuh pekerja wanita setelah melahirkan itu singkat, maka dia tidak akan dapat berkonsentrasi dan mengerjakan pekerjaannya secara teliti dan sempurna. Jika pemenuhan hak dan kepentingan tidak dipenuhi, maka si pekerja wanita tadi bisa mengadu pada serikat pekerja. Kemudian serikat pekerja akan memperjuangkan hak dan kepentingannya itu.

Kedua, adalah serikat pekerja justru tidak meningkatan kinerja dari pekerja/buruh itu. Kecenderungannya terlihat jika serikat pekerja itu sudah dipolitisasi maupun digunakan untuk tujuan tertentu diluar tujuan awal pendirian serikat pekerja.

Anett Keller, dalam bukunya “Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika” pada halaman 74, dipaparkan mengenai wawancaranya dengan pemimpin redaksi Media Indonesia.

“Dulu pernah kita ingin membentuk serikat pekerja.” Kemudian ditanya sama Surya Paloh (Pemilik Media Indonesia/Media Grup sekaligus direktur perusahaan), “Tujuan dari serikat pekerja itu apa?” Untuk menjembatani komunikasi antara karyawan yang bermasalah dengan manajemen. Dia (Surya Paloh) bilang, “Itu kalau bosnya susah ditemui, kalau bosnya tidak pernah bergaul. Kalian (para karyawan) punya problem itu, engga?” Engga. “Kalian kalau ada persoalan, cari saya susah engga?” Engga. “Lalu untuk apa lagi kalian bentuk itu?” Jadi untuk sementara kita anggap tidak relevan, karena semua persoalan-persoalan antara karyawan dengan perusahaan itu bisa disampaikan langsung, tidak ada birokrasi, tidak ada tembok pemisah yang demikian kokoh yang harus ditembus dengan yang namanya serikat pekerja. Dianggap serikat pekerja ini nanti pada akhirnya lebih banyak dipolitisasi. Bukannya membuat orang jadi produktif bekerja, tapi sebaliknya sibuk untuk memperjuangkan hak-hak dan lain-lain yang akhirnya orang lupa untuk bekerja, lebih banyak orang teriak-teriak dan berpolitik dan itu rata-rata mengganggu kinerja.

Begitulah, memang ada sebagian perusahaan yang tidak mendukung adanya serikat pekerja karena dianggap inefisiensi dan kurang efektif. Contohnya adalah di perusahaan Media Grup (pada Media Indonesia) di atas. Gambaran tersebut membuktikan bahwa tanpa serikat pekerja pun ternyata penyelesaian permasalahan pekerja/buruh bisa diatasi. Pada dasarnya, tergantung kebijakan dari perusahaanlah sesungguhnya serikat pekerja itu bisa eksis dan memberikan manfaatnya bagi para pekerja. Namun memang, tidak selamanya serikat pekerja itu dapat menimbulkan efek yang bagus terhadap kinerja.

Daftar Pustaka

Lalu Husni. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Anett Keller. 2009. Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Nah, jika Anda seorang lulusan baru yang sedang berburu kerja dan tidak kunjung mendapat panggilan, jangan-jangan Anda melakukan beberapa kesalahan ini.

Foto
Jika perusahaan mensyaratkan foto dalam lamaran kerja, pilihlah foto yang membuat Anda terlihat profesional. Jangan pakai foto yang diambil dari Facebook hanya karena Anda tampil menarik (atau seksi). Bagaimana Anda mau dianggap serius bila foto yang dilampirkan terlihat main-main dan hasil crop?

Umumnya perekrut lebih menyukai foto yang simpel. Pergilah ke studio foto dan bikin satu foto yang bagus – untuk investasi Anda ketika melamar pekerjaan.

Alamat email
Hmm, alamat email seperti inacuantixxbanget@yahoo.com atau romisayangchika@ymail.com sepertinya kurang menarik jika dipajang di CV. Anda kan sedang melamar pekerjaan di suatu perusahaan jadi sebaiknya hindari alamat email yang terlalu personal. Buatlah satu akun email dengan nama asli Anda untuk keperluan resmi. Jangan sampai Anda kalah bersaing dengan pelamar lainnya hanya karena alamat email Anda menggelikan.

Informasi yang tepat
Jangan kirim CV yang persis sama ke semua perusahaan. Usahakan “jahit” terlebih dahulu setiap kali Anda melamar. Beri penekanan pada prestasi atau keahlian yang relevan dengan posisi incaran. Tidak perlu mencantumkan prestasi “pemenang lomba karaoke” bila memang posisi yang Anda inginkan tidak membutuhkan keahlian bernyanyi.

Informasi pendidikan juga cukup dimulai dari SMA saja, tidak perlu taman bermain dan TK. Intinya, tekankan pada informasi yang bisa menunjukkan Anda orang yang tepat untuk posisi ini.

Terlalu panjang
Pihak perekrut akan menerima setumpuk lamaran, jadi satu menit pertama amat menentukan. Jangan buang waktunya sia-sia dengan membeberkan prestasi Anda dari sejak TK. Buatlah kesan yang baik di surat lamaran sehingga mereka mau membaca hingga habis.

Anda boleh menyertakan alamat LinkedIn atau blog yang berisi portofolio bila diperlukan. Tetapi apa pun yang terjadi, jangan pernah meminta perekrut untuk mendownload sendiri CV Anda dari Internet. Tidak semua kantor punya koneksi bagus.

Email kosong
Mentang-mentang CV tersimpan di telepon seluler, maka begitu melihat suatu lowongan Anda langsung mengirimkannya tanpa berusaha membuat surat lamaran. Mau tahu kesan yang muncul begitu membaca email kosong seperti ini? Pelamar adalah seseorang yang malas.

Pelamar hanya secara acak mengirim CV ke kanan-kiri tanpa usaha lebih untuk membuat surat lamaran yang menarik.

Jiplakan
Yep, para perekrut sudah sering membaca bertumpuk CV jadi mereka bisa mengenali mana yang jiplakan dan bukan. Usahakanlah membuat surat lamaran dengan kalimat orisinal untuk meningkatkan kemungkinan Anda diterima.

Kalaupun belum memiliki pengalaman, Anda bisa menceritakan poin kekuatan Anda yang cocok untuk pekerjaan yang diincar. Tak perlu membuat surat lamaran yang terlalu panjang. Fokus pada kekuatan Anda dan tentunya jangan lupa mencantumkan informasi kontak agar mudah dihubungi.

Oleh Puteri Fatia <Sumber>

Diskusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (2005) adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Dengan cara ini, masalah akan cepat terselesaikan dan isi kepala kemudian secara otomatis semakin penuh karena ilmu pengetahuan. Inilah salah satu alasan mengapa instrumen diskusi patut diterapkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan keilmuannya.

Definisi diskusi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (2005) tersebut untuk saat ini jelas sudah tidak relevan. Diskusi kontemporer tidak membutuhkan tatap muka apalagi pertemuan fisik. Era internet sudah “membunuh” pendefinisian itu. Melalui jejaring sosial Facebook saat ini diskusi maya begitu mudah dilakukan. Seperti yang terjadi pada dua mahasiswa di bawah ini ketika berbicara mengenai World Class University dikaitkan dengan salah satu perguruan tinggi negeri top markotop di kota Solo (Surakarta), yaitu Universitas Sebelas Maret. Dengan begitu seriusnya—sesekali diselingi canda ala mahasiswa—mereka berusaha membahas masalah Universitas Sebelas Maret menuju World Class University. Cekidot.

Today

[You]

11:15pm

Mia…

:)

[Mia Wahyuningsari]

11:16pm

hyaaa sindhu muncul

haha

aku baru pulang dari kampus lho..

[You]

11:17pm

Lha terus? Kok malah laporan ke aq…

?

:p:p

[Mia Wahyuningsari]

11:18pm

mau pamer

[You]

11:19pm

Abis ngapain di kampus? *mencurigakan

[Mia Wahyuningsari]

11:21pm

haha..dasar calon jaksa! ane garap tugas angkatan gan, cek tkp ajah. masih ada anak2 biologi yang rame di sana. kebetulan aja kelompok ane udah balik :P

[You]

11:24pm

Hoax ya?

:p:p

[Mia Wahyuningsari]

11:24pm

::hammer::

enak aja -_____-”

pernahkah aku mendustaimu, estefania?

[You]

11:25pm

Ohh…Carlito, engkau berusaha berkelit… :P

[Mia Wahyuningsari]

11:28pm

kau terlalu naif, alonzo..aktingmu juga buruk. mari kita sudahi saja tayangan berbudget rendah dan kejar tayang ini. sepertinya tidak ada masa depan lagi. hha

*sindhu sindhu, “dia” onlen tuh? kamu chatting ga sama beliau? :P

[You]

11:29pm

“Dia” who?

???

[Mia Wahyuningsari]

11:31pm

hemmm..sindhu

[You]

11:33pm

Siapa?

Ane bener” ga paham sis

[Mia Wahyuningsari]

11:33pm

ah agan ini. ga chat sama mba ayu to? ups

hhe

yasudah, ampun gan

[You]

11:36pm

Ga kok. Dia udh aq “block”…

Hahaha

:p:p

[Mia Wahyuningsari]

11:37pm

wahwah..pantes kamu berani onlen. yasudahlah

haha..

ndhu, wcu piyee?

*aku belum bikin script. huaa

[You]

11:40pm

Blm ngantuk & capek?

Mia is offline.11:40pm

Mia is online.11:41pm

[You]

11:42pm

Blm capek & ngantuk?

[Mia Wahyuningsari]

11:43pm

besok ga ada waktu saya *belagu

Mia is offline.11:43pm

[You]

11:44pm

Itu lomba buat kapan? (send as a message)

Your chat message wasn’t sent because Mia is offline.

Itu lomba buat kapan? (send as a message)

Your chat message wasn’t sent because Mia is offline.

Mia is online.11:45pm

[Mia Wahyuningsari]

11:45pm

haha

haha

[You]

11:45pm

itu lomba buat kapan? (send as a message)

Your chat message wasn’t sent because Mia is offline.

Mia is online.11:46pm

[You]

11:46pm

Itu lomba buat kapan?

[Mia Wahyuningsari]

11:48pm

tanggal 25. sbenernya belum tau bisa ikut apa kaga. praktikum saya terlalu luar biasa.. –a

haha

wcu, menurutmu pye ndhu? aku sendiri merasa aneh (rada males) ngomongin wcu..

[You]

11:50pm

Hmmm…dilematis… Praktikumnya susulan aja…

ahahaha

[Mia Wahyuningsari]

11:50pm

haha..

*tertawa getir

[You]

11:50pm

Gini…

[Mia Wahyuningsari]

11:51pm

ya, yaa? *penuh minat

[You]

11:51pm

Oke, qta mulai diskusi qta.

Satu…

Dua…

Tiiiii….

gaa……

[Mia Wahyuningsari]

11:52pm

tiga (lari)

[You]

11:53pm

First, dari segi penilaian wcu dan sistemnya

Kmu tau selama ini, indikator UNS dlm WCU itu apa?

Hmm…Mia, klo menurutku, selama ini UNS itu selalu berpatokan dgn Webometrics dan sistem perangking berbasis web lainnya

[Mia Wahyuningsari]

11:56pm

nah itu dia. menurutku wcu baru sekedar wacana..

[You]

11:56pm

Iya, itu singkatnya.

Tp, memang ga regulasi dan indikator yg jelas tntang WCU

Tp, memang ga ada regulasi dan indikator yg jelas tntang WCU

Kmu tau, Webometrics itu menilai universitas itu dari segi traffic website universitas yg bersangkutan dan publikasi hasil penelitian ke luar (dunia maya). Tentunya penelitian itu sudah memenuhi standar publikasi internasional

Tp, yg lebih substantif, seperti keadaan riil di kampus qta, itu ga disorot & memang ga bisa oleh Webometrics. Kecuali memang ada pihak yg melakukan survei lapangan langsung ke UNS.

Today

[Mia Wahyuningsari]

12:00am

nah itu dia. jadi indikatornya memang verpku sama webomatrics sajakah. trus output lulusan? fasilitas kampus? iklim belajar mahasiswa? how? :)

[You]

12:01am

SEderhananya, klo orang awam menerjemahkan: WCU (World Class University), harusnya di kelas atau di luar kelas, semua pelaku pendidikan kampus (dosen, mahasiswa, pegawai, dll), harus pake bahasa inggris

Lagian, memang yg kmu utarakan tntang fasilitas kampus, iklim belajar, dan output, itu emang ga bisa (bahkan) blm sebanding dgn WCU yg sesungguhnya

Sejauh ini, aq pun skeptis dgn mekanisme penilaian Webometrics dan sejenisnya yg lain

[Mia Wahyuningsari]

12:05am

betul..dan aku juga ada bayangan mau menyampaikan hal ini saat speech contest (bodo amat mau menang apa kaga, ga peduli keriteria menang itu apa harus membanggakan wcu karena embel2 dies natalis di belakangnya)

Mia is offline.12:05am

[You]

12:06am

Yah…emank…saranku utk lomba ini. Kmu skeptis aja. Ngomong diluar mainstream itu lebih kreatif dan orisinil kok. (send as a message)

Your chat message wasn’t sent because Mia is offline.

Mia is online.12:08am

[Mia Wahyuningsari]

12:08am

muhahaha

muhahaha

*saat ini saya sdang berperan sebagai mahasiswa yang doyan nuntut

nah, sekarang aku ganti pertanyaa. uns sendiri punya peluang apa menurutmu, menuju wcu?

[You]

12:08am

Yah…emank…saranku utk lomba ini. Kmu skeptis aja. Ngomong diluar mainstream itu lebih kreatif dan orisinil kok.

Hmm…UNS pnya apa ya…

Aq jg blm tau. Tp, aq blm selese ngomong tntang pndapatku

Lanjut…

Gini, WCU itu emank sudah ada peraturan atau regulasi yg jelas?

Di dalam UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) aja, qta ga pnya instrumen WCU (dari segi kriteria, persyaratan, mekanisme pendirian, dll) kok.

[Mia Wahyuningsari]

12:14am

*memperhatikan penuh minat

[You]

12:15am

Adanya cuma stratifikasi sekolah” menengah, seperti SSN, RSBI dan SBI. Di UU Sisdiknas memang udh diatur tentang mekanisme, persyaratan, kriteria, dll utk sekolah yg bisa dikategorikan dan diajukan utk memperoleh gelar SSN (Sekolah standar nasional), RSBI (Rintisan sekolah bertaraf internasional), dan SBI (Sekolah bertaraf internasional)

Tp, utk jenjang pendidikan tinggi (seperti universitas), blm tuh. :P

[Mia Wahyuningsari]

12:19am

trus?trus?

[You]

12:20am

Hmm…itu aja sih yg ada di pikiranku. Dari segi penilaian (teknologi informasi) dan segi hukum udh aq jabarkan semua. Ntar aq tambahin lg klo ada yg baru

Sekian

:P

[Mia Wahyuningsari]

12:22am

siap sind. aku berpikiran sama, hanya saja belum punya dasar. makasih atas infonya gan. ane kasi cendol P

Mia is offline.12:22am

Mia is online.12:22am

[You]

12:23am

Aq kira UNS msh hrs perlu banyak berbenah

Dari segi perpustakaan aja jg aq kira blm mampu utk mencapai derajat WCU. Jurnal msh sedikit.

Kapasitas peminjaman buku jg msh minim. Di fakultasku aja, cuma boleh pnjem 2 buku sekali pnjem

[Mia Wahyuningsari]

12:27am

haha..aku juga bingung nyari buku di perpus pusat. seandainya ga ada katalog, ya entahlah..sehari mungkin ga bakal cukup buat cari suatu buku, apalagi buat buku lawas

[You]

12:29am

Hmm…terus…

O’iya, mengenai UNS pnya apa utk menjadi WCU… Hmmm…msh bingung & msh mencari…

[Mia Wahyuningsari]

12:32am

haha..ampe segitunya ndhu ngerasa bingung. yah, sya juga bingung sih. kecnderungan orang melankolis kali ya,melihat sesuatu dari ssi negatifnya. hmm

[You]

12:34am

Hmm…dari perspektif diri qta sendiri pun, mngkin qta blm siap utk WCU

[Mia Wahyuningsari]

12:34am

sepakat!

[You]

12:35am

Dari segi SDM jg qta msh blm memadai. Menurutku, instrumen terpenting mewujudkan WCU di UNS itu, dari dalam dulu (diri qta sendiri), bukan dari penilaian luar…

Hmm…tp, jika kedua”nya bisa berjalan beriringan, itu lebih bagus. SDM dan “SDA” (infrastruktur, dan non SDM yg lain). Intinya, keduanya hrs saling mendukung.

[Mia Wahyuningsari]

12:37am

uns masih newbie ndhu :P

visinya luar biasa, tapi misinya masih belum jelas

[You]

12:39am

Hmmm, apa mngkin UNS blm membuat roadmap utk menuju WCU?

[Mia Wahyuningsari]

12:39am

i dunno. what do u think?

sindhu…

mataku udah ga kuat..hehe..diskusi ini mungkin bisa kita lanjutkan nanti.makasih banyaaak, kawaann.. D

[You]

12:41am

Yg aq takutkan, selama ini cuma visi yg tinggi selangit tp implementasinya msh ngambang. Jd, UNS dlm mencapai WCU itu cuma dilakukan secara mendadak

dilakukan sambil jalan gitu. Kan harusnya dibuat dulu konsepnya…

Ahh…tp I don’t know too…

Oke. Aq pun sudah kehilangan konsentrasi… Qta lanjutkan nanti. To be continues…

[Mia Wahyuningsari]

12:43am

yupp )

[You]

12:43am

Makasih jg.

NB:

Pemeran dalam diskusi di atas:

You: Aku sendiri

Mia Wahyuninsari: As Herself

Diskusi tersebut terjadi karena adanya fasilitas chatting di Facebook. Dilakukan tanpa tendensi, dorongan dan maksud negatif apapun. Terjadi pada 22 Februari 2011, malam menjelang dini hari.