Ketika kita hidup dalam ruang lingkup (scope) dunia berbangsa dan bernegara, hukum merupakan salah satu instrumen yang tidak dapat dipisahkan. Hukum muncul sebagai alat untuk mengatur kehidupan sesuai dengan moralitas dan nilai-nilai dalam masyarakat. Tentunya, hukum bekerja sesuai dengan nilai dasar hukum yang ingin dicapai, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hukum pun turut berkembang dan semakin berusaha mencapai nilai dasar yang paling sulit ditegakkan, yaitu keadilan. Proses tumbuh kembang hukum tidak lepas dari suatu kajian kritis dan skeptis dari disiplin ilmu lain, salah satunya filsafat.

Kata “filsafat” berasal dari bahasa Yunani: philein (mencintai) dan sophia (kebijaksanaan). Jadi, secara etimologis filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Pythagoras, salah satu murid Plato, memahami sophia sebagai “pengetahuan hasil kontemplasi” untuk membedakannya dari keterampilan praktis hasil pelatihan teknis yang dimiliki dalam dunia bisnis dan para atlet. Dengan demikian, dalam belajar filsafat kita berusaha mencari pengetahuan atau kebenaran dan bukan pengetahuan dalam arti keterampilan praktis. (Andre Ata Ujan, 2009: 17).

Filsafat kemudian dikonstruksikan ke dalam ilmu hukum menjadi filsafat hukum. Namun, filsafat hukum bukan merupakan cabang dari ilmu hukum melainkan cabang filsafat. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. (2000: 48) memberikan definisi filsafat hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. Atau ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum. Dikemukakan dalam ilmu ini tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum.

Pada abad 20 dewasa ini, kompleksitas dan kedinamisan baik masyarakat maupun permasalahan yang ada di dalamnya—utamanya bidang hukum—sudah semakin tinggi dan sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu diperlukan sebuah pemikiran hukum yang progresif, membangun dan merombak di abad 20 sekarang ini guna memecahkan masalah tersebut.

Realisme hukum dan sosiologi hukum merupakan pemikiran hukum yang muncul pada abad 20. Keduanya melihat bahwa hukum itu seharusnya menjadi sarana social engineering (rekayasa sosial). Aliran realisme hukum dan sosiologi hukum ini merupakan bentuk kritik terhadap positivisme hukum yang rigid dan kaku.

Para ahli berpendapat bahwa permasalahan hukum pada abad 20 ini sudah tidak melulu berkaitan dengan penerapan hukum dan kepastian hukum. Masyarakat yang dinamis dan semakin maju sesungguhnya menginginkan era keadilan hukum.

Selama ini kita melihat nilai dasar hukum berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan tidak berdiri sejajar, terutama antara keadilan dengan kepastian. Nilai dasar kepastian seringkali lebih tinggi—lebih sering ditonjolkan, terutama dalam hal implementasi—daripada nilai keadilan. Oleh karena itu, pemikiran hukum abad 20 akan berusaha mengatasi permasalahan tersebut, namun dengan perwujudan yang tidak mudah.

Sarana Social Engineering

Pemikiran hukum dewasa ini (abad 20) ditandai oleh perkembangan baru yang cenderung lebih realistis dalam memahami hukum. Tokoh hukum yang berjasa dalam lahirnya mazhab baru ini, yaitu mazhab realisme hukum, adalah Roscoe Pound (1870-1964). Dengan pendekatannya terhadap hukum yang disebut pendekatan social engineering, Pound ingin menekankan pentingnya membedakan hukum sebagaimana tertulis dari praktek hukum. Hukum, demikian menurut Pound, tidak dapat diterapkan secara literer sesuai dengan yang tertulis dalam kitab hukum. Hukum harus memuat ajaran dan sekaligus ideal yang mendorong masyarakat ke masa depan yang lebih baik. Hukum harus menjadi alat social engineering (M.P. Golding dalam Andre Ata Ujan, 2009: 48).

Prof. Tjip—sapaan akrab Alm. Satjipto Rahardjo—menyatakan hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan seperti ini biasanya hanya dilekatkan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional. (Satjipto Rahardjo, 2009: 128-129).

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. (http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093155-fungsi-hukum/).

Hukum sebagai sarana social engineering merupakan muara dari pemikiran hukum abad 20. Realisme hukum dan sosiologi hukum menjadi sangat mencolok terlihat dalam kajiannya. Masing-masing mazhab itu berusaha menempatkan hukum dalam dimensi masyarakat. Tidak semata apa yang ada di dalam kitab undang-undang maupun peraturan-peraturan hukum lainnya. Namun, harus melihat gejala dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

Realisme hukum ini kemudian menjadi lebih jelas dalam pemikiran hukum Ronald Dworkin. Dalam bukunya Taking Rights Seriously (1977) seperti dikutip Andre Ata Ujan (2009: 48), Dworkin menegaskan bahwa jika kita ingin memahami apa itu hukum sesungguhnya, maka yang pokok adalah memperhatikan bagaimana hukum diterapkan hakim. Hukum baru menjadi hukum dalam arti yang sesungguhnya ketika digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus hukum. Hukum dalam praktik sangat tergantung pada hakim. Seluruh latar belakang hakim (suasana psikologis, pendidikan, nilai budaya, dan sebagainya) sangat menentukan bagaimana hakim menggunakan hukum untuk menyelesaikan kasus hukum konkret yang tengah dihadapi. Hukum tidak dapat diterapkan begitu saja sebagaimana tertulis. Setiap kasus hukum menuntut pertimbangan khusus hakim untuk mengambil keputusan secara tepat.

Salah satu penerapan hukum yang dilakukan hakim atas dasar pemikiran hukum abad 20 adalah ketika Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) muncul pada bulan Januari 1919 yang menuai sebutan “revolusi di bulan Januari”. Putusan atau arrest tersebut adalah perubahan besar dalam mengartikan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) dalam Pasal 1401 BW (Belanda) atau Pasal 1365 BW (Hindia-Belanda). Selama berpuluh tahun, perbuatan melawan hukum selalu ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertentu. Tanpa adanya undang-undang yang dilanggar, tidak ada perbuatan melawan hukum. Tetapi, tiba-tiba bagaikan halilintar menyambar di hari terang-benderang, pada tanggal 31 Januari 1919, Hoge Raad membuat putusan yang mengatakan, “Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappeljike betamelijkheta” (melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan tata susila dan kepatutan menurut masyarakat). (Satjipto Rahardjo, 2009: 61).

Contoh sederhana dari pemikiran hukum sebagai social engineering akan tampak seperti ini: Saat seseorang tertangkap basah mencuri makanan di sebuah warung makan, kemudian orang itu berhasil ditangkap dan telah dilakukan proses penyidikan hingga sampai di “meja hijau”. Hakim yang menjadi corong penerapan hukum kemudian tidak meneliti dan memutus berdasar atas undang-undang. Putusan hakim itu lalu didasarkan pada hati nurani terlebih dahulu, seperti pertanyaan mengapa orang itu mencuri, apakah karena memang dia berniat jahat dan murni melawan hukum karena ada rasa ingin memiliki barang yang bukan miliknya dengan tidak sah, ataukah karena dia memang mencuri karena belum makan selama 1 minggu lamanya sebagai dampak dari kemiskinan. Setelah hakim melihat melalui hati nurani, kemudian hakim itu memutus berdasar undang-undang/ketentuan yang berlaku dan sesuai, karena hakim pada dasarnya dalam memutus harus dilandasi oleh hukum.

Metode Mewujudkannya

Terdapat beberapa metode atau cara untuk mewujudkan hukum sebagai sarana social engineering di Indonesia. Kebutuhan akan hukum yang lebih humanis sesuai dengan cita-cita bangsa selama ini sudah saatnya diejawantahkan ke dalam tingkat implementasi yang nyata dan berkesinambungan. Cara pertama adalah dengan memodifikasi praktek hukum bagi para profesional hukum.

Praktek hukum yang berorientasi pada hukum tertulis selanjutnya menjadi tiang penyangga/fondasi utama dari proses kegiatan profesional hukum. Pandangan paling ekstrem adalah pandangan yang melihat hanya yang formal (apa yang ada di dalam undang-undang) yang memiliki kekuatan untuk disebut hukum. Sehingga segala bentuk praktek hukum diarahkan untuk mencapai yang formal tersebut. Bahkan pekerjaan penegak hukum lebih mengarah kepada pencapaian yang formal itu, misalnya dalam pengambilan tindakan tertentu. Umumnya penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengacara mengenal jargon tangkap dulu, tahan dulu, tertibkan dulu, tuntut dulu, gugat dulu dan lain sebagainya. Bahkan saat ini, strategi-strategi perdamaian yang dulunya tidak bersifat formal, seperti mediasi, negosiasi dan lain-lain, sekarang diformalkan dalam aturan tertentu dan ditetapkan melalui lembaga formal seperti pengadilan. Kegiatan praktek tersebut mendapatkan landasan penguatnya dari asas-asas hukum yang berlaku saat ini, yang dapat mengikat itu hanya yang formal semata.

Akibatnya, masyarakat digiring untuk berpikir formal dalam segala hal tentang hukum dan hal yang non-formal disisihkan atau dibuang karena dipandang tidak bernilai. Pada proses itu setiap tindak tanduk masyarakat yang menyangkut hukum dapat digiring dan dikontrol oleh institusi formal dalam hal ini negara. Melalui aturan formal yang ditetapkan oleh negara dengan seluruh lembaganya, menjadikan negara sebagai institusi total dalam praktek hukum, karena semua kegiatan pada akhirnya bermuara kepada kekuasaan yang formal dan resmi tadi.

Kegiatan atau praktek hukum yang sekarang ini merupakan kegiatan formal yang lebih mementingkan proses administrasi dalam upaya penyelesaian perkara, daripada memberikan keadilan (Anthon F. Susanto, 2010: 249). Memodifikasi praktek hukum yang ada saat ini adalah dengan cara mengurangi kerja pengadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara, sebagai bentuk dari optimalisasi peradilan.

Selama ini, lembaga resmi seperti pengadilan merupakan ujung tombak praktek hukum, padahal kita menyadari bagaimana pengadilan kita telah kelebihan beban kerja sehingga upaya penyemaian tujuan-tujuan hukum tidak dapat diwujudkan. Apabila hukum ingin mencapai titik terjauh dari tujuan-tujuannya, maka penyelesaian di luar pengadilan akan lebih bermanfaat, karena penyelesaian itu memberikan alternatif sangat luas bagi pencapai tujuan-tujuan hukum.

Penyelesaian hukum tidak mesti diserahkan kepada lembaga-lembaga resmi seperti pengadilan, tetapi dapat diselesaikan melalui peran serta masyarakat secara luas. Artinya diberikan alternatif-alternatif penyelesaian di luar tatanan hukum, di luar undang-undang atau ruang-ruang pengadilan. Peran kearifan lokal menjadi sangat penting. (Anthon F. Susanto, 2010: 247).

Penyelesaian perkara melalui cara-cara yang lebih arif dan bijaksana di luar pengadilan tersebut, dapat diwujudkan apabila peran lembaga resmi seperti pengadilan dikurangi. Pengurangan itu melalui kesadaran, pemberdayaan atau partisipasi masyarakat.

Cara kedua yang digunakan untuk mewujudkan hukum sebagai sarana social engineering adalah melakukan upaya pembaharuan pendidikan hukum secara menyeluruh. Saat ini pendidikan hukum (di Indonesia) telah begitu dikuasai oleh model pendidikan liberal positivistik, yang lebih mementingkan aspek pendidikan instan dan lebih mengedepankan kekuatan rasio dan teknologi. Dengan adanya pendidikan hukum yang revolusioner, maka output dari pendidikan tersebut yang nantinya akan mengawal dan menerapkan hukum, menjadi memiliki semangat social engineering dalam menjalankan profesionalitasnya.

Pendidikan hukum yang diharapkan mampu mengatasi krisis manusia modern justru terjebak pada kepentingan sesaat dan terlalu berorientasi pada semangat duniawi. Sehingga tidak heran apabila dikatakan pendidikan hukum telah menemui ajalnya, karena pendidikan hukum hanya berorientasi kepada formalisme. (Anthon F. Susanto, 2010: 251-252). Pendidikan tidak mampu diharapkan sebagai minimalisator krisis manusia modern, pendidikan telah mati. Jadi, mari kita wujudkan bersama metode kedua ini sehingga bisa memperbaiki sistem hukum ke depan. Semoga.

Daftar Pustaka

Andre Ata Ujan. 2009. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.

Anthon F. Susanto. 2010. Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soedjono Dirdjosisworo. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Theo Huijbers. Filsafat Hukum. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.

Angga Handian Putra. 2009. “Law As A Tool of Social Engeneering Pada PP No. 37 Tahun 2006”, http://mhs.blog.ui.ac.id/angga.handian/2009/01/22/law-as-a-tool-of-social-engeneering-pada-pp-no-37-tahun-2006/, diakses 19 Maret 2011.

Chandra Mandela. 2010. “Filsafat Hukum”, http://mandela-fighters.blogspot.com/2010/06/filsafat-hukum.html, diakses 18 Maret 2011.

Indrayanto. 2010. “Fungsi Hukum”, http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093155-fungsi-hukum/, diakses 19 Maret 2011.

Setia Darma. 2010. “Realisme Hukum”, http://setia-ceritahati.blogspot.com/2010/04/realisme-hukum.html, diakses 18 Maret 2011.

Resha Agriansyah Emsil. 2011. “Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat (Law as a tool of social engineering)”, http://reshaagriansyah.blogspot.com/2011/01/hukum-sebagai-sarana-pembaharuan.html, diakses 18 Maret 2011.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s